Memapar Fakta, Menakar Paradigma 
LAPORAN Bakornas Penanggulangan Bencana (PB) tahun 2008 (www. jrs.or.id) menyebut 1.941.597 jiwa yang mengungsi dan menderita karena bencana alam. Selain itu tercatat sebanyak 1.429 bencana telah terjadi dalam kurun waktu 2003-2005. Tahun 2007, banjir menempati urutan pertama bencana yang sering terjadi di Indonesia sebanyak 152 kejadian, angin topan 75 kejadian, tanah longsor 56 kejadian, dan menyusul bencana lainnya seperti gelombang pasang, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan kegagalan teknologi. 
Fakta yang terekam Bakornas PB sepanjang tahun 2008 di dalamnya juga mendokumentasikan bencana banjir-longsor, letusan gunung api, atau gempa bumi yang terjadi di Sulawesi Utara. Klimaks rentetan bencana tahun ini terjadi di pertengahan Juli yang memporak-porandakan pemukiman, sarana-prasarana, lahan perkebunan dan pertanian di Kabupaten Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara dan Bolaang Mongondow Selatan.

Tak Berdaya Dibenteng Aturan

PERTENGAHAN Desember 2007, Khabarovsk, sebuah kota di Rusia, dibuat panik. Kota yang berpenghuni sekitar 600.000 jiwa diancam bahaya tumpahan bahan kimia Benzena akibat meledaknya sebuah pabrik kimia PetroChina di provinsi Jilin, China. Sekitar 100 ton bahan kimia berbahaya tumpah ke sungai Songhua dengan kecepatan alir sekitar 30 kilometer per hari. Dan hanya dalam hitungan hari sungai Amur di wilayah Rusia langsung terkontaminasi Benzena. Desa Nizhne-Leninkoye dan Kota Khabarovsk yang berpenghuni sekitar 600 ribu menjadi daerah rawan waktu itu. Karena dari sungai Amur inilah pasokan air minum untuk ribuan warga nerasal. Ancaman penyakit kanker menyeruak. Meskipun pada akhirnya kepanikan dan kekuatiran warga hanya dibayar dengan permohonan maaf secara resmi pemerintah China melalui Wen Jibao yang datang langsung ke Rusia. (Kompas edisi 17 Desember 2005)

“Jika jumlah air limbah (limbah cair) yang dibuang melebihi kemampuan alam untuk menerima atau menampungnya, maka akan terjadi kerusakan lingkungan.”

SEORANG profesor Jepang yang menjadi dosen tamu Program Pascasarjana Kajian Wilayah Jepang Universitas Indonesia kebingungan karena di kamarnya di Guest House Pusat Studi Jepang UI hanya tersedia satu tempat sampah. 
Khawatir salah bertindak, ia minta diberitahu di mana tempat pembuangan sampah agar bisa meletakkan sendiri sampah sesuai dengan jenisnya. Setelah dijelaskan bahwa di sini ia cukup menaruh semua sampah pada satu keranjang, dan seminggu sekali ada petugas kebersihan yang mengambil, barulah ia bisa tenang. 
Kebingungan sang profesor cukup berasalan. Di negaranya ia terbiasa dengan aturan membuang sampah. Sampah dipisahkan dalam kantong berdasarkan jenisnya-bisa dibakar, tidak bisa dibakar, serta botol plastik dan kaleng. Begitupun dengan Jadual dan tempat pengumpulannya. Semuanya ditentukan oleh pemerintah setempat. 
Di sisi kebijakan dan perundang-undangan persampahan mereka secara terintegrasi melibatkan unsur produsen, konsumen, serta pihak terkait lainnya, selain unsur pemerintah. Melalui desain kelembagaan ini, sasaran yang ingin dicapai adalah mengubah orientasi pengelolaan sampah dari masyarakat yang menghasilkan sampah secara massal (mass waste- producing society) menjadi masyarakat yang dapat melakukan siklus material secara menyeluruh (sound material-cycle society). (http://www.kompas.com; edisi Senin, 19 Juni 2006)

Mengikis Tradisi, Mengubah Jadi Potensi

HASIL hutan kerap disederhanakan kayu semata. Padahal masih ada hasil hutan lainnya yang biasanya disebut hasil hutan ikutan atau hasil hutan non kayu (non timber forest product). Hasil hutan non kayu memiliki potensi dan nilai ekonomis cukup besar. Meskipun pemanfaatannya masih kalah bila dibandingkan dengan hasil hutan kayu.
Dalam publikasi berjudul Pembangunan Jangka Menengah, Bappenas menyebut nilai hasil hutan non kayu lebih besar ketimbang nilai hasil hutan kayu. Dan bila diproporsikan, hasil hutan kayu nilainya hanya 5 persen. Meskipun demikian, fakta ini belum sepenuhnya mengubah paradigma pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan di negara kita. Konsentrasi pemanfaatannya masih terfokus pada hasil hutan kayu. Hal ini masih tergambar jelas betapa superioritasnya ekspor hasil hutan kayu dari pada hasil hutan non kayu seperti rotan, tanaman obat-obatan, dan madu dari tahun ke tahun (Statistik Kehutanan 2007). 

(Refleksi Menjelang WOC)

Arnold F. Winowatan

LAGU Nenek Moyangku Orang Pelaut, adalah gambaran masa lalu kita sebagai bangsa yang terkenal dengan aktivitas melaut. Kenyataan tersebut didukung oleh luas sebagian besar wilayah Indonesia yang terdiri dari laut, dan catatan sejarah juga menopang perjalanan para pelaut kita melewati batas-batas teritori nusantara kita yang sekarang. Jadi, tidak mengherankan kalau lagu tersebut digaungkan kembali untuk menggugah semua pihak sadar akan sejarah nusantara. Bukankah Bung Karno juga pernah mengingatkan kita semua agar jangan sekali-kali melupakan sejarah (jasmerah). Karena dari sejarah-lah kita bisa belajar seperti apa kita dulu, dan mengapa sekarang kita seperti ini, serta apa yang bisa dipetik pelajarannya dari masa lalu kita untuk masa depan Indonesia.
Adalah fakta fisik yang tak terbantahkan bahwa wilayah Indonesia (5,8 juta
km2) berupa laut, ditaburi dengan 17.500 lebih pulau, dan dirangkai oleh
garis pantai sepanjang 81.000 km. Indonesia dikenal sebagai negara
bahari dan kepulauan terbesar di dunia dengan keanekaragaman hayati laut
terbesar, atau mega marine biodiversity (Polunin, 1983). Kondisi geografis ini dilengkapi dengan fakta bahwa Indonesia berada pada posisi geopolitis yang strategis yakni Lautan Pasifik dan Lautan Hindia. 

Arnold F. Winowatan

BANJIR dan longsor, adalah dua peristiwa yang kerap menghiasi isi berita di media sepanjang tahun 2008. Beberapa penyebab seperti pembalakan liar, PETI, izin pengelolaan kayu (IPK) dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dianggap sebagai yang berkontribusi pada perusakan lingkungan sehingga terjadi banjir dan longsor. Setidaknya ini yang mengemuka dari hasil hearing DPRD Sulut dengan Dinas Kehutanan Sulut dan Polda Sulut (Media Sulut, 2 Februari 2009).
Data dari BP DAS Tondano tahun 2007 mencatat kondisi tutupan hutan dari masing-masing kawasan yakni hutan lindung, hutan suaka alam, hutan produksi terbatas, hutan produksi, dan hutan produksi konversi yang berada pada kondisi yang mengkuatirkan.